Banggar DPR menampung aspirasi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Percepatan Perhutanan Sosial yang merupakan program prioritas nasional dan mandat RPJMN 2015-2019 untuk mencapai 12,7 juta hektar akses kelola masyarakat.

Banggar DPR meminta perhutanan sosial harus mendapatkan perhatian dalam RAPBN 2018. Hal itu sejalan dengan agenda prioritas proyek pemerintah di tahun 2018 untuk percepatan redistribusi lahan melalui program perhutanan sosial.

Kami dari Gema Perhutanan Sosial Indonesia akan menemui Presiden pada Kamis, 10 Oktober 2019.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki meminta masyarakat untuk ikut bergabung dalam gerakan perhutanan sosial. 

kawasan hutan dan perhutanan sosial yang rencananya akan dialih fungsikan menjadi kawasan transmigrasi.

Sisi positif dari Covid-19 adalah adanya harapan potensi ekonomi global terhadap usaha berbasis agro

Dari 63 bahkan 137 SK SK yang diusulkan, ternyata hanya dua yang telah diproses menjadi SK. 

hingga saat ini perjuangan mereka untuk mendapatkan SK perhutanan sosial belum juga direalisasikan oleh KLHK.

Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema menilai Program Perhutanan Sosial KLHK memiliki nilai keberpihakan yang jelas kepada masyarakat, khususnya yang hidup di sekitar hutan.